Seleksi CPNS, Awal Tindak Korupsi di Indonesia ?

9 Apr

Aan Mei Handoko ( 10321071 )


Kasus korupsi menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan oleh media massa, baik di tingkat nasional maupun lokal. Banyak masyarakat mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Praktik kejahatan korupsi semakin hari semakin marak terjadi, itu semua bisa terlihat dari banyaknya berita tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia. Serta semakin gencarnya penangkapan oleh lembaga pemberantasan korupsi atau biasa dikenal dengan sebutan KPK (Komisi Pembernatasan Korupsi).

Menurut S Hornby E.V. Ganteby and H Wakefield, dalam buku Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum mengatakan korupsi adalah penawaran dan pemberian dan penerimaan suap, dan dikatakan juga kebusukan dan kerusakan (Lopa, 2001: 67).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sebagai negara berkembang Indonesia mendapatkan apresiasi yang buruk di kancah internasional karena masuk dalam 5 besar terkorup di Asia Pasifik dan 56 besar terkorup di dunia. Entah apa yang harus dirasakan masyarakat, apakah harus bangga, senang, sedih atau ada rasa lain untuk mewakilkan rasa itu?

Kasus-kasus korupsi di Indonesia, seakan tidak pernah habis, KPK kini bekerja keras untuk terus memberantas sampah dan penyakit masyarakat yang sudah mengakar sejak lama. Korupsi sendiri sudah ada sejak zaman dulu. Berbicara soal korupsi, sepertinya masalah ini sudah berakar dari pendidikan karakter. Kecenderungan korupsi ada di semua level kelas teri seperti karcis parkir motor,hingga kelas kakap yang melibatkan milyaran/triyunan rupiah.

Di Indonesia sendiri rekrutmen pegawai negeri sipil selalu ada setiap tahunnya, di berbagai bidang. Namun rekrutmen tersebut tidak dibarengi dengan transparansi instansi yang dituju kepada masyarakat. Sebenarnya tidak hanya itu yang menjadi faktor penyebab korupsi yang terjadi selama ini menggrogoti uang negara. Menyedihkan lagi uang tersebut merupakan hasil dari pembayaran pajak masyarakat.

Tindak korupsi dalam penerimaan CPNS seringkali luput dari pengawasan dari KPK, kerapian dan kejelian para koruptor dalam bermain menjadi salah satu bukti bahwa tindak korupsi dalam lingkungan ini masih aman untuk dilakukan para koruptor/oknum PNS.

Kasus korupsi dalam ruang lingkup CPNS sudah menjadi rahasia umum lagi. Banyak fakta ditemukan dalam masyarakat. Ketidakseimbangan antara posisi yang dibutuhkan dengan yang melamar sebagai pegawai menjadi salah satu proses awal kegiatan korupsi. Kursi PNS yang jelas-jelas tidak ada, dipaksa menambah atau saling rebut. Kejadian tersebut pastinya dimanfaatkan oleh oknum untuk memperkaya diri, karena adanya kesempatan dan uang besar.

Jual-beli kursi PNS sudah terjadi sejak lama, tidak tanggung-tanggung harga yang harus dibayar untuk emnjadi seorang PNS bisa mencapai ratusan juta rupiah. Menteri dalam negeri mengatakan 60 Persen dari 1091 PNS teerlilit kasus korupsi.

Pepatah bilang, “ada asap pasti ada api”. Begitulah ungkapan dalam korupsi. Orang yang melakukan tindak korupsi pasti ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Di antaranya karena gengsi/gaya hidup yang mewah mewah atau biasa disebut dengan hedon. Namun orang tersebut tidak menyadari bahwa gaji yang didapat tidak sesuai dengan pengeluaran yang ada, dari situ saja sudah bisa dibaca alur geraknya. Ketika orang tidak memiliki cukup uang banyak orang mencari alternatif, namun sayangnya cara cepat tersebut menggunakan cara yang salah dimulai menjual barang dan sulit mengembalikan alhasil berkorupsi.

Kemudian faktor lainya adalah sistem yang memungkinkan korupsi bisa dilakukan, sebenarnya sistem di Indonesia sudah bagus hanya saja permainan satu sama lain yang membuat korupsi bisa tetap masuk dengan mudah. Karena sistem dalam sebuah kepemerintahan yang berkaitan dengan uang harus distujui sekitar tiga lebih bagian dalam instasi tersebut.
Namun itu hanya beberapa faktor penyebab korupsi ketika orang tersebut sudah menjadi bagian dari PNS. Namun bagaimana dengan penyeleksian CPNS? Apakah saat ini masih ada dan syarat dengan korupsi? Banyak kasus ditemukan berkaitan dengan calo atau korupsi yang dilakukan oknum PNS.

Pemikiran masyarakat Indonesia yang sudah terkotak-kotak sudah sulit untuk dirubah, masyarakat lebih cenderung mengikuti arus mainstream dalam dunia pekerjaan, dengan iming-iming jaminan masa depan. Masyarakat mulai berbondong-bondong mencari jenis jabatan tersebut. Pegawai Negeri Sipil atau biasa disebut PNS.

PNS memang diagung-agungkan bagi kebanyakan orang. Dari doktrin orang tua yang terlebih dahulu menjadi bagian dari PNS tersebut, untuk membujuk keturunan/ anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya. Mungkin karena terlihat sejahtera, pahdahala belum tentu semua sejahtera seperti yang terlihat, karena tidak sedikit yang telah menjadi PNS namun kehidupanya belum sejahtera bahkan belum cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bagi keluarganya. Dari pola pikir dan kehidupan itulah cikal bakal korupsi sudah mulai terlihat dan mengakar.

Segala hal dilakukan agar bisa menjadi seorang PNS, membayar harga mahalpun dilakukan. Sedikit lucu nan menggelitik ketika kegiatan seperti ini akan terus berjalan namun tidak ada tindak yang serius dari pemerintah. Karena ketika orang yang mau membayar mahal tersebut akan mencari jalan yang mudah juga untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan ketika melamar menjadi pegawai PNS. Cara yang mudah dan instan yakni korupsi memanfaatkan uang yang sudah di depan mata.

Ironisnya lagi ketika prihatin terhadap orang-orang yang memiliki kapasitas dalam bidang tersebut namun terkendala dalam urusan materi/keuangan serta terkendala dalam birokrasi yang seperti ini akan menjadi korbanya. Karena yang memiliki talenta malah akan tersia siakan dan akan sulit masuk menjadi pegawai negeri sipil jika tidak menggelontorkan uang untuk bisa menjadi PNS. Jadi kemungkinan yang di dalam ruang lingkup PNS, orang-orang tidak berkompeten.

Memang benar sulit untuk menghilangkan nama korupsi dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kita hanya mampu mengawasi dan memberikan masukan terkait peran serta yang harus kita berikan. Biarkan kita serahkan semuanya kepada aparat. Namun terlepas apakah aparat yang terkait sudah melakukan dengan baik atau belum itu menjadi momok juga bagi kita. Akhir-akhir ini penggalakan untuk memperketat sistem tersebut sudah berjalan baik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: