Wikileaks, Bukan Sembarang Berita

27 Apr

R.A. Hadwitia Dewi Pertiwi
Pada 11 Maret 2011, dua harian terkemuka Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, memuat berita tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berita itu bersumber dari kawat diplomatik rahasia milik pemerintah AS yang dibocorkan Wikileaks. Artikelnya sendiri menjadi headline halaman depan surat kabar The Age bertuliskan, Yudhoyono “Abused Power”. Menurut kawat rahasia kedubes AS, Presiden SBY diduga melakukan berbagai penyimpangan. Mulai dari korupsi besar, mempengaruhi jaksa dan hakim untuk melindungi tokoh politik korup, serta memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi.
Tak hanya SBY, Jusuf Kalla, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, juga masuk dalam daftar nama yang dibocorkan Wikileaks. JK diduga membayar uang hingga jutaan dolar untuk bisa melanggengkan dirinya menjadi Ketua Umum partai Golkar, pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai yang diadakan pada Desember 2004 di Bali.
Sejumlah tokoh lain pun ikut terseret namanya. Sebut saja Hendarman Supandji, mantan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus. Konon ia diperintahkan SBY untuk menghentikan penyelidikan beberapa kasus korupsi proyek infrastruktur besar seperti, proyek Jakarta Outer Ring Road, pengadaan rel kereta api ganda Merak-Banyuwangi, proyek jalan raya Trans-Kalimantan, dan proyek jalan raya Trans-Papua. Selain itu ia juga diberi mandat agar tidak melanjutkan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Taufik Kiemas, suami mantan presiden RI, Megawati Soekarno Putri.
Hal ini terkait pada Desember 2004, Kedubes AS di Jakarta melaporkan bahwa salah seorang informan politik pentingnya, penasihat senior presiden, TB Silalahi, telah menginformasikan sesuatu yang penting. Asisten Jaksa Agung Hendarman Supandji, yang memimpin komisi antikorupsi yang baru dibentuk pemerintah, telah mengumpulkan bukti-bukti korupsi yang cukup untuk menangkap Taufik Kiemas. Namun Silalahi, salah seorang rekan politik terdekat SBY, mengatakan bahwa Presiden secara pribadi telah menginstruksikan Hendarman Supandji untuk tidak melanjutkan kasus Taufik Kiemas tersebut.
Bocoran lain menyebutkan SBY memanfaatkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengawasi lawan politiknya. Kepala BIN Syamsir Siregar diperintahkan untuk memata-matai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra. Pengintaian dilakukan saat Yusril melakukan perjalanan rahasia ke Singapura untuk menemui seorang pebisnis Cina.
Istri presiden sekaligus ibu negara juga disebut-sebut dalam laporan tersebut. Ani Yudhoyono dikatakan menggunakan wewenang politik yang dimiliki untuk mengeruk keuntungan pribadi bagi dirinya dan keluarganya. Pengusaha Tomy Winata pun ikut muncul dalam kasus yang masih erat kaitannya dengan Ani Yudhoyono tersebut.
Secara umum, pemerintah menanggapi hal ini sebagai sebuah berita yang tidak benar. Ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa. Ia mengatakan bahwa berita yang dimuat tersebut tidak berdasar dan tidak ada bukti yang kuat. Begitu pula Ketua DPR RI, Marzuki Alie, yang mengungkapkan bahwa isu tersebut hanya berita sampah.
Namun, mari kita telusuri kasus ini dari sisi latar belakang medianya. The Age dan Sydney Morning Herald merupakan dua surat kabar yang beraliran konservatif. Dengan kata lain, mereka berpaham liberal dan cenderung tidak terlalu baik dengan Indonesia. Apalagi pers Australia memang dikenal sangat kritis terhadap Indonesia, setidaknya selama 6 tahun terakhir ini. Terutama saat Australia berada di bawah kepemimpinan perdana menteri John Howard yang berasal dari partai liberal. Jadi wajar saja apabila pemberitaan yang keluar dari kedua harian tersebut bernada negatif tentang Indonesia.
Membahas soal oplah, baik The Age maupun Sydney Morning Herald memiliki jumlah pembaca yang cukup tinggi. The Age adalah harian yang terbit di Melbourne yang menampilkan berita-berita dari dunia politik, ekonomi, serta peristiwa nasional lainnya, khusus untuk negara bagian Victoria. Sirkulasi untuk terbitan Senin-Jumat sebanyak 208.000 eksemplar dengan perkiraan pembaca 752.000 (http://www.deplu.go.id/canberra/Pages/CountryProfile.aspx?l=id, diakses 23 Maret 2011). Sedangkan Sydney Morning Herald juga hampir sama dengan The Age, menyajikan berita-berita seputar politik, ekonomi, serta peristiwa nasional, khusus untuk negara bagian New South Wales. Untuk terbitan Senin-Jumat sebanyak 212.500 eksemplar dengan perkiraan pembaca 954.000 (http://www.deplu.go.id/canberra/Pages/CountryProfile.aspx?l=id, diakses 23 Maret 2011).
Jadi sangat mengherankan, apabila kedua harian tersebut memuat suatu berita kontroversial hanya sekadar bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Dengan jumlah pembaca sekian banyak mereka jelas bukan koran sembarangan. Mereka cukup kredibel sebagai sumber informasi bagi warga negara bagian di Australia tempat koran itu terbit.
Lagipula harian The Age dan Sydney Morning Herald merupakan koran yang terkemuka di Australia. Tentunya mereka tidak sembarangan dan memiliki pertimbangan tersendiri dalam memuat suatu berita. Ada mekanisme ruang redaksi (newsroom) di dalamnya. Laporan yang diterima pasti sudah dibahas, diperdebatkan, dan dipikirkan bersama-sama kelayakannya. Tidak mungkin satu berita itu dimuat begitu saja, tanpa ada pemikiran dan diskusi antar jurnalis dan orang-orang yang ada di baliknya. Kalau mereka salah otomatis nama harian mereka sendiri yang akan dipertaruhkan.
Lalu kita cermati dari sisi pers Australia. Memang sistem yang berjalan di negeri kangguru tersebut adalah pers bebas. Beda dengan sistem pers di Indonesia yang masih terkesan memegang adat ketimuran yang santun. Menurut pengamat komunikasi politik, Effendi Ghazali, hal ini bisa saja terjadi akibat pers kita yang tidak berani mengeluarkan berita yang ekstrim seperti itu. Lantas mereka pun menunggu pers dari negara lain untuk mengungkap kasus tersebut. Selama ini pers Indonesia cenderung lemah terhadap rezim yang berkuasa dan cengkeraman pemilik modal. Untuk alasan yang sama pula Wikileaks hadir, yakni bertujuan mengimbangi media arus utama (mainstream) yang seringkali terbawa pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Apalagi mendengar tanggapan dari Jusuf Kalla mengenai hal ini. JK mengatakan benar bahwa dirinya memberikan sejumlah uang dalam Munas Partai Golkar tersebut. Hanya saja besarannya tidak sampai seperti yang disebutkan dalam laporan Wikileaks. Ini bisa jadi mengindikasikan bahwa JK menampiknya secara ‘halus’. Jadi mungkin saja The Age dan Sydney Morning Herald memang benar-benar tidak sembarangan dalam memuat berita tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh SBY tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: