Mencari Sepenggal Demokrasi di Yogyakarta

23 Mar

Mimin Ambarwati

“Di situlah letaknya keistimewaan Yogyakarta, negeri yang memiliki Sultan yang arif dan bijaksana, lebih cenderung bertanya kepada rakyatnya daripada menunggu keputusan dari atas, dan bisakah pemerintah pusat memahami sikap Sultan ini” (Asmari Rahman).

Apakah terlalu lebay (berlebihan) jika saya menyebut demokrasi setipe dengan bunglon? Melihat sifatnya, maka jawaban saya atas pertanyaan saya sendiri di atas adalah tidak. Sebagaimana kita tau bahwa bunglon adalah jenis binatang yang warna kulitnya sangat fleksibel dengan tempat yang didiaminya. Ketika ia melintas di rumput alhasil warnanya hijau, ketika dia berdiam di dahan warnanya barubah menyerupai warna kayu, kecoklatan. Ternyata peribahasa “lain padang lain ilalang” berlaku juga sampai hal terkecil dalam kehidupan kita, bahkan di kehidupan si bunglon.

Analogi bunglon kali ini akan terlibat dalam pembicaraan yang agak rumit. Kebanyakan orang setuju bahwa demokrasi adalah pemerintahan atau secara umum kehidupan bersama yang berdasar pada suara rakyat. Demokrasi menjadi istilah universal mengenai keterbukaan, partisipasi, hak dan tanggung jawab, serta keadilan dalam bermasyarakat. Di Indonesia istilah dari, untuk, dan oleh rakyat cukup mampu untuk mendefinisikan apa itu demokrasi.

Tapi apakah demokrasi ini juga memiliki warna yang berbeda dilain tempat? Masuk akal saja jika di tengah banyaknya manusia dan sistem pemerintahan di dunia ini akan ada sifat semacam Bunglon tersebut. Jika dikaitkan dalam kondisi dalam negeri hari ini, persoalan kasus keistimewaan Yogyakarta agaknya bisa dijelaskan dengan ringan dan tanpa menimbulkan cenat-cenut di kepala.

Perkembangan Demokrasi

Di Inggris, Magna Carta (1215) dianggap menjadi titik tolak demokrasi kontemporer. Perselisihan elit kerajaan dengan rakyatnya sebelumnya, memuncak pada tuntutan pembatasan kekuasaan raja dan sistem monarki saat itu. Selanjutnya kekuasaan Parlemen semakin menguat dengan munculnya berbagai peraturan yang membatasi kekuasaan raja.  Semakin kuat Parlemen, semakin banyak hak rakyat untuk menyatakan pendapatnya (Rahman, http://politik.kompasiana.com/2010/10/02/keistimewaan-yogyakarta/, tanggal akses 12 Maret 2011). Oleh karena itu parlemen dan hukum menjadi segalanya, yang melawan pemerintahan despotis istana. Pada perkembangannya, pola kehidupan dan prinsip bebas bertanggung jawab inilah yang menjadi model di beberapa negara kemudian, yang terus berkembang menjadi tatanan pemerintahan mayoritas negara di dunia dewasa ini.

John Locke dengan karyanya Two Treatises of Goverment (1689) dan Jean-Jacques Rousseau dengan The Control Social-nya (1762) membuat pengaruh yang besar dalam konsep kedemokrasian negara-negara. Terutama dalam mempersiapkan jalan menuju demokrasi Amerika di jaman modern. Namun, yang perlu digarisbawahi, karya apapun ditulis berdasar ruang dan waktu tertentu. Lain konteks lain pula teks. Locke bicara mengenai hak dasar manusia, konstitusi dan pertentangan monarki, dengan pengalaman konflik bangsawan dengan rakyat yang membayangi. Sedangkan Rousseau mengatakan bahwa rakyat melakukan dua hal, diperintah sekaligus memerintah, dengan pengalaman adanya ketidakpedulian elit terhadap rakyat di lingkungannya.

Prinsip bebas bertanggung jawab demos kratein (bahasa Yunani: asal mula istilah demokrasi) memang merupakan prinsip dalam setiap kesatuan komunal. Namun yang menjadi soal, bagaimana penerapannya pada tempat dan tatanan yang heterogen. Perjalanan sejarah semakin mengukuhkan demokrasi dengan penjelasan tunggalnya, dengan ciri yang khas, mekanisme pemilihan umum, pembagian kekuatan, dan asas partisipasi. Esensi bebas bertanggung jawab demokrasi sebagai sebuah ekspresi bergeser persepsi global yang awalnya sebenarnya hanya bertindak sebagai referen (salah satu gambaran). Demokrasi menjadi mitos dengan pemahaman tunggalnya. Padahal “No size fits all” dan “think globally act locally” sebagai slogan dalam pengalaman demokrasi tetap menuntut adanya mekanisme khas menurut persepsi global tersebut (Achadisti, KR 9 Maret 2011).

Dalam kaitannya dengan sejarah, Magna Charta, satu hak yang perlu dipahami adalah perbedaan antara kesultanan Yogyakarta dengan kerajaan Inggris. Magna Charta identik dengan latar belakang despotisme bangsawan kepada rakyatnya. Namun, Yogyakarta tidak mengenal istilah demikian.

Sebuah Sejarah

Sebelum bergabung dengan Republik Indonesia, Yogyakarta adalah sebuah negara merdeka yang berbentuk kerajaan dengan rajanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setelah Indonesia memproklamirkan Kemerdekaannya, Sri Sultan HB IX menyatakan diri bergabung ke Republik, dan kemudian disusul dengan maklumat Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII pada 5 September 1945. Atas dasar itulah Presiden Soekarno mengeluarkan piagam yang menetapkan Yogyakarta sebagai daerah Istimewa dengan kepala daerahnya Sri Sultan dan Paku Alam, sejak itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipegang secara turun-temurun oleh Raja.

Kini ketetapan itu agak terganggu dengan hadirnya Undang-Undang No. 32/2004, yang salah satu isinya menetapkan bahwa Kepala Daerah ditetapkan melalui pemilihan umum atau yang biasa disebut dengan istilah Pemilukada. Semula pemerintah berniat mengantisipasi keberadaan Yogyakarta sebagai daerah istimewa, dengan aturan yang tersendiri, namun Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogykarta itu hingga kini tidak jelas nasibnya. Pembahasan Rancangan Undang-Undang ini menjadi deadlock, padahal masalahnya hanya menyangkut satu pasal saja yakni pasal jabatan gubernur, dalam hal ini pemerintah maunya gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Dari berbagi polemik yang berkembang, wacana referendum pun muncul.

Tentang ucapan SBY

Jika presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan sistem monarki akan bertabrakan dengan konstitusi dan demokrasi, maka muncul pertanyaan, monarki dan demokrasi seperti apa yang dimaksud, berwarna hijau, coklat atau warna yang lain kah seperti kulit si bunglon?

Pada awal tahun 1990, Amerika Serikat dengan administraturnya saat itu, Hernan J Cohen, menjanjikan bantuan keuangan langsung untuk pengembangan infrastruktur demokrasi dan yang paling utama adalah soal pemilihan umumnya. Namun hasil mengatakan lain. Demokratisasi Amerika Serikat atas Afrika saat itu gagal dengan kesimpulan bahwa mereka (masyarakat Afrika) memiliki tatanan sendiri yang telah mapan. Jangan-jangan sejarah politik Amerika Serikat ini terulang kembali di Indonesia dengan keinginan SBY membuatkan sistem atas tata pemerintahan Yogyakarta.

SBY mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, yang secara implisit telah tertera dalam konstitusi, maka nilai demokrasi harus ditegakkan, tidak ada monarki. Ada makna pada pernyataan tersebut, demokrasi dalam pandangan global dilawankan dengan pranata lokal. Ini jelas ranah yang berbeda.
“Saat ini Sultan yang memimpin negeri itu (Yogyakarta) orang tepat dan bijaksana, memenuhi unsur yang terkandung dalam nilai-nilai luhur dan kepribadian masyarakat Yogyakarta. Mencintai dan sekaligus dicintai oleh rakyatnya,” begitulah pendapat Asmari Rahman, salah seorang warga Yogyakarta. Secara tidak langsung istilah untuk, dari dan oleh rakyat telah terkandung dalam ucapan Rahman di atas. Maka, demokrasi sebenarnya telah berjalan tanpa kita sadari, meski kemasan warnanya menyerupai monarki.

Jika pun sistem demokrasi itu dicari ke Yogyakarta hari ini, akan memunculkan analogi seperti bunglon tadi. Setidaknya akan muncul pertanyaan dalam mewujudkan demokrasi di Yogyakarta, sama halnya seperti kita yang kebingungan mencari bunglon berwarna coklat di hamparan rumput. Apakah kita tidak bisa menemui demokrasi di Yogyakarta sekarang? Saya rasa jawabannya adalah bisa. Sehingga tak perlu kiranya pemerintah mengusik ketenangan Yogyakarta dengan mempertanyakan sebuah demokrasi di kota yang dikenal sebagai kota pelajar ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: