Efektifitas Media Menjelang Pilkada

10 Mar

M. Rizal Paripurna

Pada 23 Mei 2010 akan berlangsung pemungutan suara untuk pemilihan umum bupati dan wakil bupati yang pelaksanaannya serentak untuk tiga kabupaten di DIY, yakni Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul.

Menurut Kompas tanggal 24 okober 2009, Syarat utama yang harus dipenuhi bagi perseorangan yang ingin maju dalam bursa pencalonan bupati dan wakil bupati adalah terpenuhinya syarat dukungan. Besarnya syarat dukung bervariasi, tergantung kombinasi antara jumlah penduduk dan besaran persentase dukungan.

Dalam pelaksanaanya nanti, pilkada membutuhkan pengawasan ekstra terhadap kemungkinan penyalahgunaan fasilitas-fasilitas negara untuk kepentingan kampanyepara bakal calon bupati. Media massa sebagai ujung tombak pemberitaan dalam dan luar negeri menjadi unsur yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Media massa harus pintar menyampaikan kebeneran-kebenaran yang ditutup-tutupi oleh para calon bupati.

Media massa memiliki beberapa peran, yang pertama ialah memberikan informasi, baik itu tentang fakta, gagasan, atau hasil pikiran seseorang. Orang yang menikmati berita di televisi atau koran adalah mereka yang menginginkan informasi. Yang kedua adalah mendidik. Dalam hal politik, media massa berusaha memberikan pencerdasan politik dan menyadarkan masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam pemilihan legislatif dan presiden. Peran ketiga ialah menghibur. Hal ini dapat kita temukan dalam acara-acara televisi kebanyakan. Peran yang terakhir adalah mempengaruhi. Media massa yang benar-benar independen dan bebas dapat memberikan pengaruh dan melakukan kontrol sosial baik itu terhadap penguasa maupun masyarakat sendiri.

Oliver Garceau (dalam Dan Nimmo, 1994) menulis tentang proses politik sebagai pola interaksi yang berganda, setara, bekerja sama, dan bersaingan yang menghubungkan warga negara partisipan yang aktif dalam posisi utama pembuat keputusan. Serupa dengan Garceau, Nurudin (2004) menyatakan sebagai proses politik, komunikasi menjadi alat yang mampu mengalirkan pesan politik (tuntutan dan dukungan) ke kekuasaan untuk diproses. Proses itu kemudian dikeluarkan kembali dan selanjutnya menjadi umpan balik (feedback).

Parpol adalah suatu organisasi atau lembaga dalam bidang politik yang terbentuk dari kelompok masyarakat dan aktifis-aktifis yang bertujuan mencari massa demi kursi tertinggi di parlemen.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan, media massa menggantikan fungsi organisasi partai politik (parpol) untuk menjangkau calon pemilih. Partai politik baru yang memanfaatkan kampanye di televisi bahkan dapat menyedot simpati pemilih yang sebelumnya ke parpol lama.

Sebagai contoh hasil riset yang dipaparkan LSI di Jakarta, Hasil riset tersebut menunjukkan, memori pemilih secara umum dibentuk oleh iklan televisi. Sebesar 31 persen pemilih yakin media massa lebih kredibel dibandingkan lembaga politik. Peneliti senior LSI Dodi Ambardi mengatakan, dampak ini memunculkan proses rekruitmen calon legislatif (caleg) oleh partai politik yang memilih artis untuk mendulang suara. Riset juga menunjukkan, salah satu partai politik yang berhasil menunjukkan kekuatan elektoral dalam waktu cepat ialah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai baru yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Partai ini gencar memasang iklan di televise.(www. webmetro@metrotvnews.com, 12-11-2008)

Meskipun persaingan di pemilihan pilkada di DIY td seheboh pemilu kemarin. namun, harus tetap diperhatikan oleh permerintah karena memiliki dampak terhadap masyarakat. Kampanye pilkada jarang menggunakan media televisi, kebanyakan menggunakan media massa (koran) terutama koran lokal daerah tersebut yang kebanyakan masyarakat sering membacanya. Jadi, bukan tidak mungkin peran media massa dapat membentuk suatu pandangan terhadap masyarakat apabila media massa tersebut berpihak kepada salah satu calon pilkada nanti.

Seperti yang kebanyakan kita lihat saat ini, iklan-iklan yang berbau kampanye calon kepala daerah sudah menjamur di beberapa tempat keramaian, seperti lampu merah terpajang gambar calon bupati DIY 2010 meskipun pemilihan itu akan berlangsung bulan mei nanti. Di berbagai media seperti koran pun terdapat foto para pemimpin daerah yang mencalonkan diri. Media ataupun calon bupati itu sendiri kurang memperhatikan dampak-dampak apa saja yang dapat ditimbulkan oleh iklan itu sendiri, mereka hanya fokus kepada bagaimana meraka dapat mencari massa sebanyak-banyaknya agar partai politik mereka dapat bersaing untuk memenangkan pilkada. Maka dari itu pemerintah harus sedikit memperhatikan media-media dan partai politik agar dapat sedikit memperhatikan dampak-dampak yang dapat timbul di masyarakat akibat iklan-iklan yang disuguhkan secara berlebihan oleh media.

Media merupakan sarana informasi untuk disampaikan kepada masyarakat akan tetepi kini fungsi media itu berubah menjadi media sebagai aktor politik, yang terkadang sedikit melebih-lebihkan ataupun mengurangi.

Memang benar peran media tidaklah mudah tapi media sebaiknya lebih memperhatikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, apakah informasi itu sudah jelas kebenarannya atau tidak sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bukan malah mementingkan kepentingan calon bupati yang meminta untuk menulis kebaikan-kebaikan tentang mereka. Yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih bupati tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: